Ini Potensi Kemajuan Pendidikan Indonesia, Jika MBG Dihapuskan

Kasus Viral | Penghapusan program Makan Bergizi Gratis atau MBG kerap dibayangkan sebagian kalangan sebagai celah besar untuk mempercepat kemajuan pendidikan nasional, terutama jika anggaran raksasa yang selama ini disiapkan bagi program tersebut dialihkan langsung ke ruang-ruang belajar yang selama bertahun-tahun masih menghadapi kekurangan. Dalam perdebatan anggaran negara, gagasan ini muncul dari pandangan bahwa pendidikan akan bergerak lebih cepat bila dana publik lebih difokuskan pada perbaikan sekolah, peningkatan kualitas guru, beasiswa, digitalisasi pembelajaran, hingga penguatan sarana pendidikan di daerah tertinggal. Dengan anggaran MBG yang pada APBN 2025 dialokasikan Rp71 triliun dan dalam perencanaan 2026 disebut mencapai ratusan triliun rupiah, sebagian pengamat menilai ruang fiskal sebesar itu berpotensi menjadi amunisi besar bagi percepatan reformasi pendidikan apabila diarahkan sepenuhnya ke sektor sekolah dan pembelajaran.

Pandangan tersebut menguat karena kebutuhan pendidikan di Indonesia masih sangat luas dan belum seluruhnya tertangani secara merata. Di banyak daerah, persoalan klasik masih terus berulang, mulai dari bangunan sekolah yang rusak, kekurangan ruang kelas, keterbatasan laboratorium, minimnya perangkat teknologi, sampai kebutuhan peningkatan kapasitas guru yang belum sepenuhnya terpenuhi. Pada saat yang sama, anggaran pendidikan memang tetap besar secara konstitusional, bahkan untuk 2026 disebut mencapai Rp757,8 triliun, namun distribusi dan efektivitasnya terus menjadi bahan evaluasi. Di titik inilah muncul argumentasi bahwa bila dana MBG ditiadakan lalu dialihkan secara lebih fokus dan terukur ke sektor pendidikan inti, hasilnya bisa lebih langsung terasa dalam mutu pembelajaran, pemerataan fasilitas, dan peningkatan daya saing lulusan.

Salah satu potensi kemajuan yang paling sering disebut adalah percepatan rehabilitasi dan modernisasi infrastruktur sekolah. Dana dalam skala puluhan hingga ratusan triliun rupiah akan sangat besar dampaknya bila digunakan untuk membangun ruang kelas baru, memperbaiki sekolah yang rusak, memperkuat sanitasi, menyediakan perpustakaan layak, dan melengkapi laboratorium sains maupun komputer. Perubahan fisik semacam ini punya efek langsung terhadap kenyamanan belajar, keselamatan siswa, dan mutu proses pendidikan sehari-hari. Dalam konteks Indonesia yang memiliki wilayah luas dan kesenjangan antar daerah yang tajam, tambahan anggaran besar untuk infrastruktur pendidikan bisa menjadi lompatan penting dalam menutup jurang kualitas antara kota besar dan wilayah 3T.

Selain infrastruktur, penghapusan MBG dalam skenario pengalihan anggaran juga dipandang dapat memperkuat investasi pada kualitas guru. Pendidikan yang maju tidak hanya lahir dari bangunan yang baik, tetapi terutama dari tenaga pendidik yang kompeten, sejahtera, dan terus berkembang. Tambahan ruang fiskal dapat diarahkan untuk pelatihan berkelanjutan, peningkatan kompetensi digital, sertifikasi yang lebih berkualitas, insentif bagi guru di daerah sulit, hingga pembenahan sistem rekrutmen dan distribusi tenaga pendidik. Dalam banyak evaluasi kebijakan, kualitas guru tetap menjadi faktor penentu hasil belajar siswa. Karena itu, gagasan mengalihkan belanja besar ke penguatan guru sering dianggap lebih strategis bagi kemajuan pendidikan jangka panjang dibanding belanja konsumtif harian yang efeknya lebih cepat habis.

Potensi lain yang juga mencuat adalah perluasan akses pendidikan gratis yang lebih nyata dan merata. Putusan Mahkamah Konstitusi soal pendidikan dasar gratis telah memunculkan desakan agar negara menata ulang prioritas belanja pendidikan agar tidak berhenti pada angka mandatory spending semata, tetapi benar-benar menjawab beban biaya yang dirasakan keluarga. Dalam kerangka itu, anggaran yang sebelumnya dipakai untuk MBG bisa saja diarahkan untuk menutup berbagai biaya pendidikan yang masih membebani rumah tangga, seperti seragam, transportasi, alat belajar, konektivitas internet, hingga dukungan operasional sekolah yang lebih kuat. Bila itu terjadi, dampaknya bisa sangat signifikan terhadap angka partisipasi sekolah, terutama bagi keluarga miskin dan kelompok rentan.

Di level menengah dan tinggi, pengalihan anggaran juga berpotensi memperkuat beasiswa dan jalur mobilitas sosial. Pendidikan Indonesia masih membutuhkan ekspansi dukungan untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu, mahasiswa vokasi, riset kampus, penguatan politeknik, serta pembiayaan inovasi dan teknologi. Ketika negara memiliki ruang fiskal besar, dukungan semacam ini bisa diperluas dengan dampak jangka panjang yang lebih terasa pada kualitas sumber daya manusia. Artinya, uang yang tadinya berputar untuk program makan dapat diubah menjadi investasi pendidikan yang membangun keterampilan, produktivitas, dan kemampuan bersaing generasi muda selama bertahun-tahun.

Dari sisi tata kelola, skenario penghapusan MBG juga dinilai dapat menyederhanakan fokus kebijakan pendidikan. Sejumlah kritik di parlemen pernah menyinggung adanya kekhawatiran pengalihan sebagian anggaran fungsi pendidikan ke pembiayaan MBG, meskipun pemerintah membantah bahwa anggaran pendidikan diambil untuk program itu dan menegaskan alokasi 20 persen tetap terjaga. Perdebatan ini menunjukkan satu hal penting: di mata publik, batas antara belanja pendidikan inti dan belanja pendukung pendidikan belum selalu terasa jelas. Karena itu, bila MBG ditiadakan, fokus anggaran pendidikan bisa menjadi lebih tegas pada urusan sekolah, guru, siswa, kurikulum, fasilitas, dan kualitas belajar, tanpa dibayangi perdebatan soal pos belanja yang dianggap melebar dari mandat inti pendidikan. 

Meski demikian, bayangan bahwa pendidikan otomatis akan melesat hanya karena MBG dihapus juga bukan perkara sesederhana memindahkan angka dari satu pos ke pos lain. MBG sendiri dirancang pemerintah sebagai investasi pembangunan manusia, bukan sekadar program bantuan makanan. Pemerintah memosisikannya sebagai langkah untuk memperbaiki gizi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, dengan keyakinan bahwa anak yang sehat akan belajar lebih baik dan memiliki fondasi tumbuh kembang yang lebih kuat. Dalam banyak pendekatan kebijakan, gizi dan pendidikan bukanlah dua sektor yang saling meniadakan, melainkan saling menopang. Karena itu, wacana penghapusan MBG demi pendidikan akan selalu memunculkan pertanyaan besar: apakah peningkatan kualitas belajar bisa optimal jika persoalan gizi siswa justru melemah.

Di sinilah inti perdebatannya menjadi semakin menarik. Di satu pihak, penghapusan MBG dipandang membuka peluang besar bagi pembenahan sekolah dan sistem pendidikan formal. Di pihak lain, keberadaan MBG dipandang sebagai fondasi biologis dan sosial bagi keberhasilan belajar. Maka potensi kemajuan pendidikan jika MBG dihapuskan pada akhirnya bergantung pada satu hal utama, yakni ke mana tepatnya anggaran itu dialihkan dan seberapa disiplin negara mengeksekusinya. Bila pengalihan benar-benar diarahkan pada kebutuhan paling mendesak di sektor pendidikan, seperti sekolah rusak, kekurangan guru, beasiswa, teknologi, dan pendidikan dasar gratis, maka dorongan kemajuannya memang bisa sangat besar. Namun bila dana itu justru terserap ke belanja lain yang tidak langsung menyentuh mutu belajar, maka penghapusan MBG justru berisiko hanya memindahkan masalah tanpa memberi lompatan nyata.

Dengan demikian, wacana ini bukan semata soal memilih makanan atau pendidikan, melainkan soal strategi pembangunan manusia yang paling efektif. Pendidikan Indonesia memang memiliki potensi untuk bergerak lebih cepat apabila memperoleh tambahan anggaran besar yang benar-benar diarahkan ke ruang kelas, guru, dan akses belajar yang setara. Tetapi kemajuan itu hanya akan menjadi kenyataan jika negara mampu memastikan bahwa setiap rupiah hasil pengalihan anggaran dipakai untuk memperbaiki mutu pendidikan secara konkret, terukur, dan merata. Dalam konteks itulah, penghapusan MBG sering dipandang sebagai peluang fiskal besar, tetapi keberhasilannya tetap bergantung pada keberanian pemerintah menetapkan prioritas dan ketepatan dalam mengeksekusi reformasi pendidikan.