DPR Menuntut Guru Harus Punya Kualitas, Jangan Hanya Menuntut Gaji

Kasus Viral | Anggota DPR RI Mulan Jameela menjadi sorotan setelah pernyataannya mengenai kualitas guru dan tuntutan kesejahteraan ramai diperbincangkan di ruang publik. Pernyataan yang intinya menekankan bahwa guru harus memiliki kualitas dan tidak semata-mata hanya menuntut gaji memicu beragam respons, terutama dari kalangan pendidik dan pemerhati pendidikan. Di satu sisi, ada yang menilai pernyataan tersebut mengingatkan pentingnya profesionalisme tenaga pendidik. Namun di sisi lain, tidak sedikit yang menganggap narasi semacam itu terlalu menyederhanakan persoalan pendidikan nasional yang jauh lebih kompleks, terutama menyangkut kesejahteraan guru, kualitas pelatihan, distribusi tenaga pendidik, hingga dukungan negara terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan.

Perdebatan ini muncul karena isu guru di Indonesia memang selalu berada di persimpangan antara tuntutan profesionalisme dan realitas kesejahteraan. Selama bertahun-tahun, guru didorong untuk meningkatkan kompetensi, mengikuti sertifikasi, beradaptasi dengan kurikulum baru, menguasai teknologi, hingga memenuhi target administrasi yang tidak sedikit. Dalam konteks tersebut, dorongan agar guru meningkatkan kualitas sebenarnya bukan hal baru. Pemerintah maupun parlemen kerap menekankan bahwa guru adalah kunci utama dalam membentuk generasi masa depan, sehingga kapasitas, integritas, dan profesionalisme mereka harus terus diperkuat.

Namun, persoalan muncul ketika tuntutan peningkatan kualitas itu disandingkan secara kontras dengan isu gaji. Banyak kalangan menilai bahwa kualitas dan kesejahteraan guru bukan dua hal yang seharusnya dipertentangkan. Sebaliknya, keduanya justru saling berkaitan erat. Sulit mengharapkan kualitas pendidikan meningkat secara signifikan apabila masih banyak guru, terutama honorer dan non-ASN, yang menghadapi ketidakpastian penghasilan, minim perlindungan kerja, dan keterbatasan akses terhadap pelatihan berkualitas. Dalam kondisi seperti itu, tuntutan mengenai gaji sering kali bukan sekadar soal keinginan memperoleh pendapatan lebih besar, melainkan menyangkut kebutuhan dasar dan penghargaan atas profesi mereka.

Pernyataan Mulan Jameela lalu dibaca publik dalam dua sudut pandang. Pendukungnya menilai ucapan itu sebagai peringatan bahwa profesi guru tidak boleh hanya berorientasi pada hak finansial, tetapi juga harus dibarengi tanggung jawab moral dan peningkatan kompetensi. Menjadi guru bukan semata-mata pekerjaan administratif, melainkan tugas membentuk karakter, pengetahuan, dan masa depan anak bangsa. Karena itu, kualitas mengajar, keteladanan, dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman memang menjadi tuntutan yang tidak bisa ditawar.

Akan tetapi, kelompok yang mengkritik melihat ada kecenderungan menyalahkan guru secara sepihak. Mereka berpendapat bahwa narasi “jangan hanya menuntut gaji” berpotensi mengabaikan fakta bahwa banyak guru sudah bekerja dalam tekanan besar dengan imbalan yang belum sebanding. Dalam banyak kasus, guru tidak hanya mengajar, tetapi juga harus menangani beban administrasi, kegiatan sekolah, adaptasi teknologi, hingga tuntutan sosial dari masyarakat. Ketika kesejahteraan belum memadai, muncul anggapan bahwa negara justru terlalu mudah meminta kualitas tinggi tanpa memastikan ekosistem pendukungnya benar-benar tersedia.

Isu ini juga mengingatkan publik bahwa pembenahan pendidikan tidak cukup hanya melalui seruan moral. Peningkatan kualitas guru membutuhkan kebijakan yang konkret, mulai dari sistem rekrutmen yang baik, pemerataan distribusi tenaga pendidik, program pelatihan yang relevan, hingga kepastian karier dan kesejahteraan. Guru yang berkualitas tidak lahir dari tekanan semata, melainkan dari sistem yang mampu memfasilitasi mereka untuk berkembang. Dengan kata lain, jika negara ingin menuntut kualitas lebih tinggi, maka negara juga harus memastikan bahwa guru memperoleh dukungan yang setara.

Dalam konteks politik, pernyataan figur publik seperti anggota DPR tentu memiliki dampak yang luas. Ucapan tersebut bisa menjadi bahan evaluasi, tetapi juga bisa memicu resistensi bila dianggap tidak sensitif terhadap realitas di lapangan. Kalangan guru pada dasarnya tidak menolak tuntutan kualitas. Justru sebagian besar dari mereka memahami bahwa profesi guru memang menuntut kompetensi tinggi. Namun yang sering dipersoalkan adalah ketika peningkatan kualitas seolah dipisahkan dari hak atas kesejahteraan yang layak. Bagi banyak guru, memperjuangkan penghasilan bukan berarti mengabaikan kualitas, melainkan bagian dari usaha mempertahankan martabat profesi.

Pada akhirnya, polemik yang muncul dari pernyataan Mulan Jameela memperlihatkan bahwa persoalan pendidikan di Indonesia tidak bisa dilihat secara hitam putih. Menuntut guru untuk berkualitas adalah hal yang wajar, bahkan mutlak. Tetapi menuntut kualitas tanpa membicarakan kesejahteraan juga akan terasa timpang. Pendidikan yang kuat memerlukan guru yang kompeten sekaligus sejahtera. Karena itu, perdebatan ini semestinya tidak berhenti pada kalimat kontroversial semata, melainkan menjadi momentum untuk membahas akar masalah pendidikan secara lebih jujur, adil, dan menyeluruh.