- Oleh Rusli
- 26 Feb 2026
Kasus Viral - Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan Bachtiar Najamudin, mengusulkan agar pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Program sebesar ini akan menghadapi tantangan keberlanjutan jika hanya mengandalkan APBN. Kita punya budaya gotong royong yang kuat, itu bisa menjadi kekuatan tambahan,” ujarnya.
Ia menambahkan, karakter masyarakat Indonesia yang dikenal dermawan dan terbiasa berkontribusi dalam kegiatan sosial dapat menjadi modal besar untuk mendukung implementasi program tersebut.
“Budaya urunan sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial kita. Potensi ini bisa dioptimalkan agar masyarakat turut merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap keberhasilan program,” kata Sultan.
Ia mendorong keterlibatan masyarakat melalui mekanisme gotong royong atau urunan sebagai bentuk partisipasi publik.
Menurut Sultan, keberlanjutan program berskala nasional seperti MBG berpotensi menghadapi tantangan jika hanya bertumpu pada pembiayaan negara.
Oleh karena itu, ia menilai perlu ada strategi alternatif untuk memperkuat sumber pendanaan.
Selain mendorong partisipasi domestik, Sultan juga mengungkapkan telah menjalin komunikasi dengan sejumlah duta besar negara sahabat.
Langkah tersebut bertujuan membuka peluang dukungan internasional, baik dalam bentuk kerja sama teknis maupun kontribusi pendanaan.
Meski demikian, wacana ini juga memunculkan diskusi publik mengenai batas peran negara dan masyarakat dalam pembiayaan program sosial.
Dengan adanya kolaborasi lintas sektor—pemerintah, masyarakat, dan mitra internasional—Sultan berharap Program MBG dapat berjalan lebih berkelanjutan sekaligus memperkuat solidaritas sosial.
Transparansi dan tata kelola yang jelas dinilai menjadi kunci agar partisipasi publik dapat berjalan efektif dan akuntabel. Sekarang gimana menurut kalian semua?